Hadiah Setujui APBD

MUARATEWEH-Staf Sekretariat dewan maupun anggota dewan boleh saja berkilah, keberangkatan anggota DPRD Barito Utara ke Bogor, Jawa Barat, dalam tugas dinas belajar. Namun menurut Isu berkembang, mereka sengaja diberangkatkan tim eksekutif sebagai hadiah telah menyetujui draf RAPBD 2010 Barut.

“Saya benar-benar heran, waktu rapat mendengarkan pedapat akhir dewan, hampir semua fraksi menolak draf. Tapi beberapa hari kemudian, semua fraksi malah menyatakan menerima, tak terkecuali Fraksi PDIP, sebagai fraksi oposisi di gedung wakil rakyat Barut,” ucap Suhaimie, seorang pemerhati masalah layanan public Barut, di kontak, Kamis malam.

Dewan Barut Pelisiran ke Bogor

MUARATEWEH-Belum lagi genap setahun menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) sudah mulai memanfaatkan uang rakyat untuk pelisiran ke kota besar Pulau Jawa. Kali ini tujuan pelisiran mereka ke kota hujan Bogor, Jawa Barat.

Belum jelas tujuan mereka ke kota yang rata-rata dihuni oleh gadis cantik itu. Sebab ketika hendak dikonfirmasi, mereka sudah berangkat ke tujuan. Namun beberapa staf secretariat dewan menyebutkan, wakil rakyat Barut dalam tugas reses soal pengelolaan air besar, pertanian dan perkebunan.

Sejumlah masyarakat sangat menyayangkan, belum memberikan manfaat bagi warga anggota dewan sudah mulai jalan-jalan ke pulau Jawa, dengan temeng melakukan reses berhubungan dengan kinerja mereka di gedung wakil rakayat.

Angket Bank Century Jangan Jadi Bargaining Politik

JAKARTA–Partai Golkar mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang bersih dan menjunjung tinggi norma-norma hukum, bukannya menutupi kasus-kasus yang busuk.

“Bagi Golkar, mendukung koalisi untuk pemerintahan yang bersih bukan menutupi yang busuk-busuk. Karena itu kita minta dukungan masyarakat dalam membongkar skandal Bank Century,” kata anggota DPR dari Golkar Bambang Susatyo saat menerima LSM terkait skandal Bank Century di Gedung DPR kemarin.

Presiden Jangan Ragu Ambil Terobosan Politik

PADANG-Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak ragu untuk mengambil terobosan politik dan langkah hukum yang extraordinary untuk menuntaskan perselisihan antara KPK-Polri.

“Terkait kasus KPK-Polri, publik akan mendukung tindakan tegas dan represif apabila itu dilakukan demi untuk keadilan dan kebenaran,” kata Hendardi di Jakarta, Selasa (17/11). Ia mengatakan, publik akan menolak langkah kompromi dan penuh kalkulasi politik yang hanya untuk kepentingan sesaat.

Indonesia Krisis Politik

JAKARTA-Persoalan kriminalisasi atas dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chadra M Hamzah, tidak akan masuk ke ranah politik seandainya tidak ada persekongkolan busuk antara penguasa, pengusaha nakal, dan oknum Polri dan Kejaksaan Agung. Kriminalisasi itu tidak berhenti pada pemenjaraan kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut, melainkan juga pada penutupan KPK.

SBY ‘Bisa’ Jadi Pahlawan Pemberantas Korupsi

JAKARTA-Munculnya perseteruan antara KPK dan Polri serta Kejaksaan Agung merupakan bukti kurang tanggapnya Presiden SBY. Kalau saja SBYcepat bertindak dengan menggunakan haknya sebagai Presiden maka kasus ‘’Cicak versus Buaya’’ ini bisa menjadi sangat berharga bagi kemajuan masa depan bangsa ke depan.

Saatnya Presiden SBY tegas, menyuarakan dengan keras pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Apalagi  ia menjadikan pemberantasan korupsi sebagai jualan dalam kampanyenya saat Pilpres lalu. Jadi, sikap yang ditunjukkan Presiden SBY hanya normatif menghargai jalur hukum, menurut hemat kita tidak cukup.

Bila Politik Sudah Masuk ke Ranah Hukum

JAKARTA-GEGAP gempita dukungan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya sulit terbendunglagi.Solidaritasrakyat yang digerakkan oleh hati nurani untuk membela KPK tidak berhenti pada dukungan para pengguna situs jejaring sosial Facebook yang mencapai angka lebih dari 1 juta, melainkan juga dari kalangan intelektual dan tokoh masyarakat.