Beranda > KORPOLHUKRIM, Politik > Indonesia Krisis Politik

Indonesia Krisis Politik

JAKARTA-Persoalan kriminalisasi atas dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chadra M Hamzah, tidak akan masuk ke ranah politik seandainya tidak ada persekongkolan busuk antara penguasa, pengusaha nakal, dan oknum Polri dan Kejaksaan Agung. Kriminalisasi itu tidak berhenti pada pemenjaraan kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut, melainkan juga pada penutupan KPK.

Semua itu terungkap setelah Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman pembicaraan Anggodo Widjaja dengan para oknum Polri dan Kejaksaan Agung yang mengatur kriminalisasi tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membentuk tim pencari fakta yang terdiri atas delapan orang.

Tim yang dipimpin Adnan Buyung Nasution itu hanya akan mendapatkan mandat dua minggu dan akan berakhir pada minggu ini. Jika rekomendasi Tim 8 ini diterima dan diimplementasikan oleh Presiden SBY secara baik, ini tentu dapat meredam kemarahan massa. Namun,jika tidak,bukan mustahil ini akan menimbulkan krisis politik berkepanjangan di negeri ini.

Satu hal yang menjadi keprihatinan saya sebagai pengamat politik ialah jika temuan dan rekomendasi Tim 8 tidak mendapatkan tanggapan positif dari SBY.Tanggapan positif itu bukan hanya berbentuk pernyataan verbal semata dari Presiden yang berterima kasih atas hasil kerja keras tim, melainkan dia harus mengimplementasikan hasil temuan dan rekomendasi itu secara benar dan jujur.

Jika tidak,gelombang demonstrasi mahasiswa dan massa bukan mustahil akan semakin besar dan masuk pada persoalan kekuasaan. Ada beberapa kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Pertama, kepercayaan dan atau legitimasi politik Presiden SBY yang dipilih langsung oleh rakyat akan merosot secara tajam.

Kurang dari sebulan setelah kabinet terbentuk, Presiden SBY telah melakukan tiga kesalahan politik yang amat besar, yakni pengangkatan anggota kabinet yang menimba kritik masyarakat, timbulnya isu kenaikan gaji para pejabat negara, khususnya para anggota kabinet, padahal mereka belum bekerja secara penuh, dan terakhir adalah soal “cicak versus buaya”.

Krisis legitimasi politik bukan mustahil bermuara pada tuntutan agar Presiden SBY mundur. Jika ini terjadi, sulit untuk membangun sistem demokrasi kita kembali yang bertumpu pada pemilu langsung yang adil dan fair.

Kemungkinan terburuk ialah Presiden SBY dipaksa mundur dan digantikan oleh Wakil Presiden Boediono. Kedua, kemungkinan yanglebih buruk lagi ialah jika ternyata rakyat juga tidak memercayai Wapres Boediono karena dipersepsikan terkaitdenganskandal bailoutBank Century.

Hingga saat ini orang masih bertanya-tanya mengapa pemerintahan SBY-Boediono menyetujui lembaga penjamin untuk memberikan dana sebesar Rp6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century? Ke mana saja dana itu mengalir?

Jika terbukti ada aliran dana ke keluarga pejabat negara yang menyimpan uangnya di Bank Century dan terjadi proses pencucian uang oleh penguasa dan pengusaha untuk mengalirkan dana pada yayasan yang terkait dengan salah satu partai politik, habislah kepercayaan politik rakyat kepada pasangan SBY-Boediono dan institusi partai politik.

Muara dari gerakan moral mahasiswa dan massa dapat saja berakhir pada tuntutan diturunkannya pasangan SBY-Boediono. Jika ini terjadi, berarti negara kepulauan terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh trium virat Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri.

Ketiga, yang paling mengerikan ialah jika massa tidak dapat lagi menggunakan nalar yang sehat dan bergabung dengan kekuatan senjata dan uang untuk menumbangkan rejim beserta perangkat demokrasi yang selama 11 tahun ini kita bangun. Jika ini terjadi, kita akan masuk ke dalam suatu lingkaran setan dari sistem demokrasi ke sistem otoriter kembali.

Kita tentunya tidak ingin persoalan hukum ini akan diintervensi secara negatif oleh praktik politik yang kotor.Tanpa adanya keinginan politik penguasa untuk menyelesaikan persoalan “cicak versus buaya” ini secara profesional, elegan,fair,dan imparsial, bukan mustahil satu dari tiga kemungkinan buruk itu akan terjadi.

Demokrasi memang suatu sistem yang amat mudah retak.Tanpa kita semua sadar untuk mendukungnya, tamatlah riwayat generasi keempat demokrasi kita!

Tag:
  1. 10 November 2009 pukul 11:46 AM

    Jangan jangan krisis itu nikmat, maka selalu ada saja yaang muncul.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: