Beranda > Hukum > Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden SBY Copot Jakgung dan Kapolri

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden SBY Copot Jakgung dan Kapolri

(SUARAPUBLIC): Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mencopot Jaksa Agung, Hendarman Supandji, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, dari jabatannya. Mereka dinilai tidak berhasil dalam membina anggotanya.

“Banyak bukti! Hendarman Supandji tidak berhasil membina anggotanya. Gagal! Kapolri juga demikian, kasus cicak buaya, terbukti ada rekayasa di sana. Tidak ada alasan bagi presiden untuk mempertahankan mereka,” ungkap Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta, Minggu (18/4).

Persoalan skandal hukum, sambung Febri, takkan selesai dengan pergantian struktur bawah. KMS menilai, saat ini merupakan momentum yang paling tepat untuk melakukan pembersihan institusi, bukan perorangan. Ini dapat dilakukan dengan cara perombakan total. Karena itu, KMS mendesak Presiden SBY untuk mengevaluasi struktur inti dua lembaga penegak hukum tersebut.

Selain itu, KMS juga meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudusial mengevaluasi sistem pengawasan dan pemberian sanksi yang lemah selama ini. KMS juga meminta KPK agar mengambil alih dan memimpin pemberantasan mafia hukum di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan advokat. Organisasi advokat juga dituntut untuk proaktif dan tidak melakukan pembelaan terhadap advokat yang terlibat praktek mafia hukum.

“Tak salah jika negara harus mengatakan, saat ini negara dalam keadaan darurat mafia hukum. Harus ada perombakan total dibidang hukum,” timpal mantan pengacara Bibir-Chandra dalam kasus cicak buaya yang juga tergabung dalam KMS, Taufik Basari, dalam konferensi pers tersebut.

Taufik membeberkan, darurat mafia hukum ini akan terus berlanjut jika proses penyelesaian masih normatif. KMS sulit mempercayai proses penyelesaian administratif dapat membersihkan lembaga penegak hukum dari mafia dan praktek kotor tindak pidana korupsi. Kasus-kasus serupa terus berulang. Perang terhadap mafia hukum harus dilakukan secara institusional.(*)

Tag:
  1. 19 April 2010 pukul 5:28 PM

    Boleh juga, idenya..
    ijin link?

    • 19 April 2010 pukul 5:34 PM

      Ok bos, lam kenal lam jumpa. Kunjungi juga blog kita di blogger (www.suarapublic.co.cc). thanks

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: