Beranda > DAS Barito > Proyek Reboisasi Digarap Habis

Proyek Reboisasi Digarap Habis

MUARA TEWEH-PT Multipersada Gatramegah (PT MPG) yang memiliki areal perijinanan Hak Guna Usaha HGU di KM 41 jalan Muara Teweh- Puruk Cahu Kabupaten Barito Utara, Kalimatan Tengah ditengarai telah melakukan pembukaan areal untuk perkebunan kelapa sawit diatas areal Raboisasi seluas 575 Ha.

Berdasarkan hasil pantaun wartawan Senin 23 November 2009 di KM 41 Jlan Muara Teweh_Puruk Cahu di dalam areal Raboisasi yang kini telah dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh perusahan Bakrie group itu, banyak terdapat bekas garapan / gusuran yang menyebabkan pohon yang ditanam malalui proyek raboisasi Dana Alokasi Khusus DAK  tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 musnah dan mengakibatkan kerugian Negara Milyaran Rupiah.

Untuk menghilangkan jejak PT MPG dalam melakukan pembukaan lahan disekitar areal Raboisasi itu, jalan menuju areal ditutupi dengan pohon dan tanah gusuran. Hal ini menyebabkan sulit untuk dilewati kenderaan baik Sepeda Motor maupun Mobil.

Kemudian pada areal yang telah tergarap ditanami kembali dengan tanaman meranti. Tapi sayang tanaman tersebut tidak ada yang hidup. Kondisi tanaman layu atau kering, tidak bisa berkembang karena ditanam diatas tanah yang sudah digusur dengan alat berat.

Kemudian pada pos penjagaan III KM 41 atau pintu masuk dijaga satpam. Setiap orang yang masuk meskipun masyarakat biasa yang memiliki kebun atau ladang disekitar lokasi diwajibkan mengisi buku tamu. Padahal masyarakat sebelum perusahahn tersebut masuk hingga melakukan aktipiatas, masyarakat yang berladang disekitar lokasi bebasa keluar masuk kelokasi ladang mereka,

“Sebelum perusahah itu beroperasi masyarakat yang membuat ladang dan berkebun disekitar areal bebas masuk untuk melihat dan menjaga ladangnya, tapi setelah perusahaan PT MGP ada, masyarakat diwajibkan mengisi buku tamu.  dan pintu portal selalu ditutup oleh satpam,” ujar Idi Narang salah seorang warga sekitar menuturkan.

Sementara itu Kepala Bidang Rehabilitasi Perhutanan Sosial dan Perlindungan Hutan Mochamad Fitri Selasa (24/11) membenarkan telah terjadi perambahan arela Raboisasi oleh PT.MPG di KM 41 jalan Muara Teweh-Puruk Cahu.

“Benar mereka telah melaukukan penggarapan areal Raboisasi dan berdasarkan hasil pengukuran dari Tim Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Barito di Banjar Baru setidaknya terdapat 5 titik lakasi penggarapan,” Ujarnya.

Dijelaskan terhadap masalah tersebut pihak Pemkab Barut melalui Dishutbun serta DASB atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Barito yang terdapat di Banjar Baru, Kaliamnatan Selatan telah melakukan peretemuan menyikapi hal tersebut dan hasilnya BPDASB telah menyurati PT MPG.

Surat BPSDASB yang ditandatangani oleh kepala balai Ris Supratiwi tanggal 18 Agustus 2009 ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jendral RLPS di Jakarta, menyebutkan Agar PT.MPG melakukan klarifikasi, membuat surat untuk tidak melakukan pembukaan lahan di arela Gerhan.

Kemudian Perlu dibuat tim konferensif sesuai dengan arahan Bupati Barut Acmad Yuliasyah untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah. Dan perlu dilakukan reviw tata batas antara areal Gerhan dimaksut dengan HGU PT MPGM mengacu pada peta pelepasan hutan.

“Terhadap surat yang ditujukan kepada PT MPG sampai sekarang masih belum ada klarifikasi atau tanggapanya padahal surat tersebut sudah kita sampaikan,” kata Fitri.

Ditambahakan Fitri berdasarkan fakta lapangan perambahan areal Gerhan yang dilakukan PT MPG meliputi pembukaan jalan sebanyak 8 jalur dengan jalan 8 Meter. Akibat kegiatan tersebut pohon yang ditanam melalui Rabosiasi musnah.

Dari data sementara yang diperoleh Suara Public program DAK APBN kegiatan Rabosiasi di KM 41 tahun 2005 sebanyak 100 Ha, Tahun 2006 200 Ha dan tahun anggran 2007 sebanyak 25 Ha. Jenis tanaman yang ditanam meliputi Meranti, Cempedak dan Gaharu.

Terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Talabang Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Mochamd Iksan yang turut dalam melakukan pengecekan lokasi Raboisasi di Km 41 menegaskan agar Pemkab Barut bersikap tegas terhadap masalah ini.

“Kami minta Pemkab Barut melalui Dishutbun jangan menutupi masalah ini karena akibat pembukaan areal kelapa sawit yang terkesan tumpang tindih perijinan, Dana Alokasi Khusus untuk progaram Raboisasi menanganai lahan keritis yang digelotorkan Pemerintah Pusat tidak berarti dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat karena arelanya musnah digarap perusahaan.” Tegasnya.

Tag:
  1. 8 Desember 2009 pukul 9:16 AM

    Ini harus disikapai Pemkab Barito Utara, khsusunya Pemprov Kalteng. Agar semuanya menjadi jelas, terutama demi kelangsungan investasi di Barito Utara dengan tidak merugikan daerah dan masyarakat disekitarnya.
    Menelaah kasus ini, menurut saya banyak hal perlu disikapi. Pertama apakah benar Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Mulati Persada Gatramegah seluas itu.
    Misal benar, kenapa sampai proyek reboisasi justru menjarah areal perusahaan padahal lokasi lahan kritis perlu direhabilitas di Barito Utara cukup banyak. Misal areal itu bukan termasuk HGU PT Mulati, harus diberikan penjelasan detail, karena yang saya tahu kepemilikan perusahaan itu sekarang sudah dikuasai pihak kedua (dijual pemilik asal).

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: