Beranda > Kalbar > Penegakan Disiplin PNS Sambas Lemah

Penegakan Disiplin PNS Sambas Lemah

SAMBAS–Elemen mahasiswa mempertanyakan kinerja sejumlah pejabat yang diangkat kepala daerah dalam mewujudkan visi dan misinya. Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Nasarudin kemarin mengatakan ada dua pejabat eselon dua tidak pernah masuk sama sekali tidak mendapatkan tindakan disiplin.

“Kami sebagai masyarakat sedih melihat kondisi pemerintahan seperti itu. Mereka ditunjuk sebagai abdi negara untuk menjadi pelayan rakyat tidak pernah bekerja dengan baik,” katanya.

Ia menyebutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 Pasal 2 huruf g mewajibkan pegawai negeri sipil melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Dikatakannya, dalam huruf k disebutkan setiap PNS wajib mentaati ketentuan jam kerja.

“Sedangkan kewajiban PNS pada huruf n menyebutkan PNS wajib memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. Ketidakhadiran para pejabat di lingkungan kerjanya, tentu saja melanggaran aturan ini,” tegas Nasarudin.

Menurutnya, pada Pasal 3 ayat (1) huruf k menyebutkan pelarangan PNS melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. Dikatakannya, apakah para PNS yang diberikan jabatan lupa dengan sumpah dan janji saat dilantik.

“Pertanggungjawaban bukan hanya kepada kepala daerah, negara dan masyarakat tetapi juga Allah. Kami berharap ada terobosan penindakan terhadap pelanggar disiplin,” kata mahasiswa STAIN Pontianak ini.Ketua Primbas Kamaruddin mengatakan pemerintah ini mempunyai aturan manajemen kepegawaian. Menurutnya, struktur organisasi yang telah diatur dalam peraturan daerah supaya diimplementasikan sebaik mungkin.

“Kepala daerah jangan menerapkan manajemen tukang sate. Bayangkan saja akta kelahiran ditandatangani seorang bupati. Berapa lama masyarakat harus menunggu pembuatan akta sebagai pengakuan kewarganegaraan tersebut,” ungkapnya.Ia menyebutkan mengakhiri masa jabatan kepala daerah harus mampu menerapkan sistem pemerintahan yang baik. Selain itu, tegasnya, menegakkan aturan terhadap PNS yang melayani masyarakat.

“Jangan hanya masyarakat yang diajarkan disiplin aturan tetapi pemerintahan juga harus memberikan contoh. Lihat Polri, mereka sangat transparan menindak aparatur yang melanggar disiplin,” kata Kamaruddin.

Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: