Beranda > DAS Barito > Kontraktor Keluhkan Ketatnya Aturan Penggunaan Kayu Olahan

Kontraktor Keluhkan Ketatnya Aturan Penggunaan Kayu Olahan

MUARATEWEH-Sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah di Kabupaten Barito Utara Barut mengeluh ketatnya aturan yang diterapkan Kepolisian terhadap penggunaan atau pengangkutan kayu olahan. Walaupun pengunaan kayu olahan dalam bentuk balok dan papan tersebut diperuntukan bagi keperluan proyek Pemerintah.

Sulitnya mendapatkan kayu untuk bahan bangunan di Muara Teweh ibukota Kabupaten Barito Utara disebabkan masyarakat yang bekerja sebagai pengolah kayu tidak berani. Masyarakat takut dengan aturan yang sangat keras dan tidak memperbolehkan membawa kayu olahan tanpa surat menyurat yang resmi,  meskipun itu untuk kebutuhan dalam daerah. Apabila ada yang berani maka resikonya akan berurusan dengan pihak yang berwenang.

Karyato Saman, salah seorang kontraktor menuturkan kepada Tabengan saat ini untuk mendapatkan kayu guna keperluan proyek pemerintah saat ini sangat sulit, dan semua rekanan mengeluh terhadap ketatnya aturan yang diterapkan pihak berwajib.

“Untuk mendapatkan kayu, menurut Karyanto sebagian Rekanan terpaksa “kucing-kucingan” karena apabila tidak demikian maka pekerjaan proyek akan terhambat. Sementara batas waktu pengerjaan terbatas. Apabila pekerjaan terlambat kontraktor akan terkena sangsi denda bahkan bias mendapat sangsi yang lebih berat lagi karena tidak mampu mengerjakan pekerjaan sesuai batas waktu kontrak.” Kata Karya

Dalam menghadapi sulitnya mendapatkan bahan baku kayu untuk keperluan proyek, pihak Pemerintah Daerah atau SKPD sebut Karya, sepertinya tidak mau tahu mereka mengatakan  resiko Kontaraktor atau rekanan karena telah mendapatkan proyek. Dalam arti kata pihak pemerintah daerah tidak  ambil pusing dalam masalah yang dihadapi Kontraktor.

Dijelaskan upaya kontraktor agar urusan dipermudah dalam membawa kayu untuk kepentingan pembangunan pemerintah ini menurut Karyanto sering dilakukan, antara lain dengan memperlihatkan Surat Perintah Mulai Kerja SPMK dari SKPD atau Pemerintah terhadap peroyek yang akan dilaksanakan kepada Pihak Kepolisian tapi hal itu juga tidak bisa. “ Pihak Kepolisi berpegang kepada aturan Kehutanan seperti Surat Asal Kayu Olahan (SAKO), ungkapnya

Langkah Pemda dalam rangka pemenuhan bahan baku kayu olahan untuk kebutuhan dalam daerah Barito Utara berdasarkan data dan inormasi sebenarnya pernah dibahas melaui rapat DPRD Barito Utara beberapa tahun yang lalu. Dalam rapat yang dihadiri Pemda dan Instansi Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Pihak Kepolisian disepakati bahwa kayu olahan untuk kebutuhan dalam daerah diatur sesuai dengan ketentuan dan ada semacam pengecualian. Selanjutnya HPH PT Austral Bina sebagai perusahaan yang menyediakan kayu logs untuk bahan baku bangunan.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai instansi teknis diberi mandat untuk berkordiansi serta menyiapkan segal sesuatunya menyangkut sarat kelengkapan administrasi yang harus di gunakan masyarakat pada saat membawa atau mengankut kayu keperluan  dalam daerah.

Dikatakan dalam melaksanakan kegiatan Dinas Kehutan dan Perkebunan agar berkordinasi dengan Kepolisian mengenai hal-hal teknis serta aturan hukum guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kayu dalam daerah.

Tapi sayang hasil kesepakatan yang dimediasi oleah DPRD Barut tersebut tampaknya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Dan apa penyebanya serta apa kendala yang dihadapi sehingga konsensus itu tidak dapat dilaksnakan sejauh ini masyarakat juga tidak megetahuinya, karena sama sekali tidak ada penjelasan.

“Akibat ketatnya aturan kondisi Barut saat ini mengalami krisis bahan baku kayu. Kondisi seperti ini diibaratkan “ayam mati dilumbung padi”. sebab potensi kayu di Barut kalau hanya untuk kebutuhan dalam daerah lebih dari cukup.” Pungkas Karya.

Sementara itu Anggota DPRD Barut dari Fraksi Partai Golkar Tomi Silpanus mengatakan pihaknya siap menerima aspirasi dari masyarakat terkait langkanya bahan bangunan kayu. Dan mencari solusi bagaimana serta membuat payunghukum sehingga masyarakat mudah.

“Susuai dengan tugas dan fungsi DPRD kita siap menerima aspirasi masyarakat dan mencari solusi ataupun membuat payung hukum agar masyarakat mudah membawa kayu untuk kepentingan dalam daerah,” katnya

Dijelaskan Tomi masalah pemenuhan kayu dalam daerah sebaiknya kita mencontoh daerah lain. Karena daerah lain untuk kebutuhan dalam daerah biasa diatur dan ada pengecualian sepanjang tidak melenggar ketentuan.

Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: