Beranda > Kaltim > Kawasan Perbatasan Kaltim Kurang Infrastruktur

Kawasan Perbatasan Kaltim Kurang Infrastruktur

SAMARINDA-Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim)  Awang Faroek Ishak mengatakan kawasan perbatasan antara provinsi Kaltim dan Malaysia Timur yang panjangnya mencapai 1.038 kilometer masih minim infrastruktur sehingga kawasan tersebut terisolir.

“Garis perbatasan antara Indonesia – Malaysia Timur, tepatnya di Provinsi Kaltim masih memerlukan perhatian, antara lain masalah ekonomi dan infrastruktur jalan dan lainnya,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, di Samarinda, kemaren, (Senin, 9/11).

Menurutnya, panjang garis perbatasan yang mencapai 1.038 km dengan luas 57.731,64 km persegi itu adalah mulai dari Kabupaten Tana Tidung, Nunukan, Malinau hingga di kawasan Gunung Lasan Tuyan di Kabupaten Kutai Barat.

Karena masih minimnya infrastruktur itu maka ia meminta perhatian semua pihak untuk menjaga dan memperhatikan kawasan perbatasan.

Selain itu kepada Pemerintah Daerah juga diminta untuk menyusun program pembangunan dengan mendengarkan usulan masyarakat setempat.

Menurut dia dengan adanya wilayah perbatasan  yang sangat luas tersebut maka memerlukan perhatian dan peralatan untuk menjaganya. Untuk itu Pemprov Kaltim akan memberikan bantuan helikopter bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berpatroli di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Helikopter yang akan dibeli dengan dana APBD Provinsi 2009-2010 sekitar Rp85 miliar itu menurutnya bukan merupakan barang mewah atau untuk gengsi daerah namun merupakan kebutuhan mengingat letak geografis Kaltim yang sangat luas dan sulit dijangkau dengan jalan darat.

Selain itu, kata Faroek, tata ruang pembangunan sarana dan prasarana akan difokuskan pada sarana penunjang transportasi jalan, lapangan terbang perintis dan pelabuhan .

Hal itu guna membuka isolasi daerah terpencil serta untuk memudahkan akses antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Hingga kini, lanjutnya, infrastruktur di sejumlah daerah perbatasan masih memprihatinkan dan jalan yang ada tidak tersambung dengan baik.

Di sisi lain pembangunan jalan mengalami masalah ketika jalan yang akan dibangun memasuki kawasan budidaya kehutanan atau hutan lindung.

Pembangunan perbatasan harus dilakukan secara serius karena rawan  terjadinya tindak kriminalitas antara illegal logging, bergesernya patok  batas wilayah.

“Banyaknya permasalahan yang sudah dan kemungkinan akan terjadi di perbatasan itulah makanya kami minta semua pihak, baik pusat, provinsi hingga kabupaten/kota bisa sama-sama serius menangani perbatasan demi untuk kebaikan kita semua,” kata Awang Faroek Ishak.

Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: