Beranda > Hukum > Kasus Chandra-Bibit

Kasus Chandra-Bibit

  • Berhenti atau Terus Tetap Berimplikasi Hukum

JAKARTA-Perdebatan dan adu opini terkait posisi Chandra-Bibit terus saja muncul. Dua opini besar berhadap-hadapan. Yang satu berupaya menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), yang lain berupaya meneruskan hingga P21 alias masuk ke pengadilan.

Dua sasaran tersebut memang cukup penting terutama bagi Polri maupun Chandra-Bibit. Bagi Polri, jelas dengan meneruskan perkara dua komisioner KPK (nonaktif) ini ke meja pengadilan, menjadi pertaruhan kepolisian yang sejak awal bersikukuh Chandra-Bibit bersalah. Polri tak mau kehilangan muka.

’’Untuk SP3 jelas tidak. Kami nyatakan jelas tidak akan ada SP3 kasus ini. Insya Allah maju terus sampai P21 berkas akan lanjut. Teman-teman Kejaksaan akan fight di pengadilan pada waktunya nanti,’’ ujar Kapolri Bambang Hendarso Danuri.

Hal yang sama penting bagi Chandra-Bibit untuk mengharap SP3 atas kasus yang menjeratnya. Karena, jika perkara keduanya jalan terus ke pengadilan, status tersangka yang disandang figur dengan pendukung sejuta lebih di jejaring sosial Facebook ini akan naik menjadi tersangka.

Untuk urusan status ini pula, keduanya memperjuangkannya lewat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui uji materi UU KPK tentang mundurnya komisioner KPK.

’’Tidak ada alasan lagi kasus ini lanjut ke pengadilan,’’ kata Bambang Widjojanto, pengacara Chandra-Bibit.

Dua usulan tersebut kini masuk ranah publik. Di kubu Polri suara yang mendukung agar kasus Chandra-Bibit masuk ke pengadilan nyaring muncul. Alasannya, untuk menjernihkan carut marut Chandra-Bibit. Hanya melalui pintu pengadilanlah, cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

Lain lagi dengan kubu Chandra-Bibit yang berkeingingan untuk menghentikan kasus ini dengan alasan tak cukup bukti untuk menjerat Chandra-Bibit, apalagi hingga ke pengadilan.

Saksi kunci satu-satunya dalam kasus ini adalah Ari Muladi, telah merevisi Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 15 Juli yang menyebutkan Chandra-Bibit menerima suap dari Anggoro Widjojo.

Justru dalam perkembangannya, termasuk informasi kepada Tim 8, Ari Muladi mengaku tak kenal dengan Chandra-Bibit. Dana dari Anggoro justru ia serahkan ke pihak ketiga, yaitu Yulianto yang hingga kini tak jelas juntrungnya. Pernyataan ini menganulir pernyataan dirinya dalam BAP tertanggal 15 Juli.

Namun di tengah menguatnya desakan antara SP3 atau P21, Tim 8 yang dibentuk Presiden SBY untuk mengklarifikasi dan memverifikasi kasus Chandra-Bibit ini menilai terjadi missing link aliran dana dari Ari Muladi ke pimpinan KPK.

Menurut pengakuan Ari, Yulianto telah memberikan uang sebesar Rp 5,1 miliar kepada pimpinan KPK dan penyidik KPK. “Yulianto mengaku telah memberikannya kepada M Yasin, Chandra, Bibit, Bambang dan Ade Raharja.

Bagaimana membuktikan itu benar? “Ya, saya percaya saja karena setelah uang itu diberikan, kasus ini sempat berhenti selama sembilan bulan, baru kemudian setelah ribut-ribut belakangan kasus ini diungkap lagi,” kata Anggodo, adik Anggoro.

Kondisi ini dalam pandangan Tim 8, kasus Chandra-Bibit hanya akan sia-sia jika dibawa ke pengadilan. “Kalau dibawa ke pengadilan buat apa? Buang waktu, tenaga, dan pikiran,” kata Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution, Minggu (8/11).

Meski demikian, Buyung tidak tegas menyebutkan, kasus Chandra-Bibit di-SP3-kan. Menurut Buyung, Tim 8 baru akan mengambil keputusan apakah kasus ini diteruskan atau tidak hingga selesai pemeriksaan kasus Chandra-Bibit.

“Untuk membongkar seluruh perkara dan bagaimana membenahi negara hukum kita, membenahi kembali apatur kita, baik polisi, jaksa, hakim maupun KPK saya kira belum cukup. Masih butuh waktu panjang lagi,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan Antasari Azhar, bekas Ketua KPK oleh Tim 8 terungkap testimony yang selama ini beredar dan dikenal dengan “Testimoni Antasari” ternyata merupakan milik Anggoro Widjojo. “Testimoni yang selama ini disebutkan dari saya, sebenarnya itu testimoninya Anggoro kepada saya,” ujarnya di Wantimpres, seusai diperiksa Tim 8.

Dua pilihan antara SP3 dan P21 jelas memiliki implikasi penting dalam kasus Chandra-Bibit. Jika kasus Chandra-Bibit di-SP3, jelas polisi kehilangan muka yang dari awal bersikukuh Chandra-Bibit bersalah. Yang jelas SP3 atau P21 sama-sama memiliki implikasi hukum dan politis.

Tag:
  1. 10 November 2009 pukul 10:03 AM

    Waduh makin aneh saja perjalanan kasus yang menyangkut Bibit dan Chandra Hamzah ini. Kasus ini memang cukup fenomenal, dari segi pihak-pihak yang terlibat, dukungan dari facebookers yang sangat luar biasa, hingga jalinan antar peristiwa yang diberitakan ke publik yang cenderung membingungkan.

    Namun dengan adanya usulan SP3, mudah-mudahan akan diketahui dengan jelas kronologis dari peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kurang bijak rasanya apabila membiarkan kasus ini menguap begitu saja. Paling tidak biarkan masyarakat tahu siapa actor di belakang ini semua.
    Cara Membuat Blog

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: