Beranda > DAS Barito > Tunggak Kewajiban Dilaporkan ke Presiden

Tunggak Kewajiban Dilaporkan ke Presiden

MUARA TEWEH-Melihat fakta terjadi, kegiatan penambangan batu bara oleh PT KTC di areal KP PT Harfa Taruna Mandiri sepertinya harus segera dihentikan. Apalagi belakangan diperoleh informasi jika perusahaan itu juga ingkar kewajiban terhadap daerah dan pusat.

Realise BPK RI Perwakilan Kalteng, hasil audit September 2008, ditemukan tunggakan kewajiban Iuran Tetap (Landrent) PT Harfa Taruna Mandiri selama kegiatan 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 105.275.000 dengan denda Rp 44.075.133 (2006) dan Rp 18.809.133.33 (2007).

Kemudian tunggakan Landrent untuk ijin KP Ekploitasi satunya lagi selama kegiatan 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 125.000.000 dengan keterlambatan Rp 60.000.000 (2006) dan Rp 38.750.000. (2007).

Sebagaimana diketahui, di kawasan hutan Desa Lemo dan Pendreh PT Harfa Taruna Mandiri mengantongi dua ijin KP Ekploitasi dengan masing-masing luas areal sebesar 4.211 hektar dan 5000 hektar.

“Pelanggaran di lakukan PT Harfa Taruna Mandiri ini hanya salah satu contoh. Kami menduga masih ada perusahaan pertambangan lainnya yang melakukan hal yang sama,” uangkap Lento, Direktur Dewan Eksekutif LSM Telabang.

Diakui Lento pelanggaran disektor pertambangan di wilayah Barut sudah dilaporkan tertulis ke Presiden RI, Ketua DPR RI Ketua dan Anggota KPK, Ketua BPK RI Pusat, Menteri Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kajagung, Kapolri dan Ketua ICW Pusat.

Laporan sendiri menurutnya didasari belum adanya selama ini saksi hukum terhadap pelaku kejahatan perusak lingkungan dilakukan perusahaan baik sektor pertambangan, kehutanan maupun perkebunan di daerah.

“Sampai saat ini ada beberapa perusahaan HPH menunggak PBB namun tak juga diberikan saksi hukum. Bahkan ada satu perusahaan HPH yang menunggak PBB sampai puluhan milyar namun faktanya ijin RKT bagi perusahaan itu justru tetap diterbitkan,” ucap Lento.

Disektor pertambangan, lembaga yang dipimpinnya kata Lento telah mengkalkulasikan total kerugian pusat dan daerah akibat tunggakan kewajiban mencapai Rp 20 milyar lebih. Kerugian itu tak hanya berasal dari tunggakan iuran tetap juga dari beberapa sumber pendapatan yang tak bisa dipertanggungjawabkan dinas teknis.

Hasil audit BPK RI Perwakilan Kalteng, kerugian itu di antaranya bersumber dari pencairan dana dari uang jaminan kesungguhan pemilik KP pada BPK Cabang Muara Teweh. Pencairan dana tak disertakan rekening koran Rp 2,5 milyar dari saldo sebelumnya Rp 5,1 milyar lebih.

BPK RI Perwakilan Kalteng memberikan catatan jika Dinas Pertambangan dan Energi Barut telah dengan sengaja tak melakukan penagihan jaminan kesungguhan terhadap pemilik KP hingga mengakibatkan terdapat kekurangan setoran dari dana kesungguhan sebesar Rp 7.406.774.000.
Pendapatan Negara bersumber dari royalty batubara sejak 2006 hingga 2007 tak disetorkan atau kurang jumlahnya disetorkan ke kas negara sebesar Rp 6.162.352.551. Kemudian penerimaan landrent tidak sesuai dengan banyaknya ijin KP diterbitkan sehingga ditemukan kekurangan pembayaran atau tidak disetorkan Rp 4.796.263.650.

Ada juga penerimaan dari denda terhadap keterlambatan pemilik KP membayar iuran tetap sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 1.745.616.818 dari sumber pedapatan tersebut.

Tahun 2004-2007 diterbitkan 81 ijin KP, terdiri 61 ijin KP Eksplorasi dan 20 ijin KP eksploitasi. Sejak 2006 ada lima perusahaan tambang telah beroperasi sedangkan produksi sebesar 71.379,27 metrik ton. Kemudian 10 perusahaan tambang dengan hasil produksinya sebesar 312.519,44 metrik ton, belum termasuk laporan hasil produksi 2008.

Selain itu, pemegang KP di Barut juga tidak pernah menyampaikan laporan kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Surat ijin KP. Padahal pelanggaran terhadap masalah ini jelas perijinan akan dicabut atau dibatalkan sedangkan uang jaminan kesungguhan beserta bunga menjadi milik negara.

“Tapi faktanya saksi hukum itu tak pernah dilakukan. Padahal beberapa perusahaan telah melakukan pelanggaran, bahkan sampai menunggak kewajiban tetap tapi tetap saja bisa beroperasi,” kata Lento.

Lento berasumsi, pelanggaran terjadi akibat kesalahan kebijakan dalam pemberian ijin KP yang dikeluarkan dinas teknis sehingga mengakibatkan ketidaktaatan dan ketidakpatuhan pemegangu Ijin KP terhadap kewajibannya.

Selain kewajiban materi pemegang ijin KP juga wajib mengelola lingkungan sekitar tambang agar kerusakan tidak terjadi. Bila sampai lobang bekas galian tambang tak direklamasi jelas nantinya akan membebani daerah terutama terkait dana reklamasi.(*)

Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: