Beranda > DAS Barito > Sembilan Perusahaan Batubara Menambang Tanpa Dilengkap Amdal

Sembilan Perusahaan Batubara Menambang Tanpa Dilengkap Amdal

Laporan : Tauhidin Noor DS, SH

MUARA TEWEH-Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan yang memuat Kerangka Acuan (KA) bagi pembuatan AMDAL, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukan 9 (Sembilan) Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi di Kabupaten Barito Utara (Barut) dengan total lahan yang terganggu seluas 32.919 Ha, ternyata belum mendapat persetujuan kelayakan AMDAL dari Bupati Barut.

Terdapat 9 (Sembilan) Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi di Kabupaten Barito Utara (Barut) dengan total lahan yang terganggu seluas 32.919 Ha, ternyata belum mendapat persetujuan kelayakan AMDAL dari Bupati Barut.

Hal ini terungkap berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) dari bulan Agustus – September 2008, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 05/LHP/XVII/02/2009 Tanggal 23 Pebruari 2009.

Menurut BPK RI, pertama hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Linkungan Hidup Pasal 18 Ayat (1) bahwa setiap Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Kemudian, yang kedua juga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1453/K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.

Terakhir melanggar Perda Barut Nomor 5 Tahun 2006 tentang Usaha di Bidang Pertambangan Umum di Kabupaten Barut, bahwa hal ini disebabkan Dinas Pertambangan dan Energi Barut tidak menjalankan ketentuan yang berlaku bahwa setiap Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus memiliki AMDAL yang telah disetujui, dan pemegang Kuasa Pertambangan tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam proses pengajuan Ijin Kuasa Pertambangan.

Atas dasar temuan ituBPKRI Perwakilan Kalteng merekomendasikan kepada Bupati Barut agar menghentikan sementara kegiatan Kuasa Pertambangan sampai mendapat persetujuan AMDAL, serta menegur Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Barut secara tertulis atas kesalahannya dan memerintahkan kepadanya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara optimal atas kegiatan pertambangan batubara yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. (*)

Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: