Beranda > DAS Barito > 22 Ijin KP Berada Dikawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

22 Ijin KP Berada Dikawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Laporan : Tauhidin Noor DS, SH

MUARA TEWEH-Hutan produksi maupun Hutan Lindung di wilayah Pemkab Barito Utara (Barut) terancam terusik kelestariannya. Ini diprediksi setelah PEmkab Barut melalui Dinas Pertambangan Umum, Energi dan Sumber Daya Alam (PUESDM) Barut menerbitkan areal 22 Kuasa Pertambangan (KP) berada di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Sudah dilakukan upaya pelarangan sebenarnya untuk pencegahan. Bahkan beberapa laporan sudah disampaikan sejumlah LSM ke beberapa pejabt pusat. Tapi kegiatan penambangan tetap berjalan sebab perusahaan tambang mendapat sport dari beberapa pengusaha dan didukung penuh Pemkab Barut dalam hal ini Dinas terkait.

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BKPRI) Kalteng, dalam tulisannya guna menjawab laporan LSM Telabang soal penjarahan kelestarian hutan Barut, menegaskan, Ijin KP Batubara yang arealnya berada dikawasan hutan tidak mendukung upaya pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan. Ini artinya mendukung terjadinya musibah banjir, kekeringan dan pemanasan global.

Surat BKPRI berlogo resmi dengan nomor register 05/LHP/XVII/02/2009 tertanggal 23 September 2009. Laporan itu bahkan termasuk evaluasi dan investigasi berkala. Ini dapat dilihat dari laporan bertuliskan semester II Tahun Anggaran 2008 atas Pengelolaan Pertambangan Batubara Tahun 2006 dan 2007 di Barut.

BPKRI Kalteng juga mencatat bahwa benar 22 ijin KP itu berada arel hutan produksi dan hutan lindung. Ini dibuktikan dengan dicantumkannya titik koordinat yang dipadu serasikan dengan Peta Tata Guna Hutan Kelola (TGHK) tahun 1983, menggunakan aplikasi Geographic Information Sistem (GIS).

Luas hutan masuk kawasan KP 131.093 Ha, terdiri dari 120.899,80 dikawasan hutan produksi dan hutan lindung. Hutan proudksi seluas 115.009,64 Ha terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) 13.894.70 Ha, Hutan Produksi (HP) 78.297,36 Ha. Hutan Produksi Konversi (HPK) 22.907,58 Ha, terdiri dari Hutan Lindung 4.953,66 Ha, dan Badan Air seluas 846,51 Ha.

Ini jelas menyalahi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut/II/2006 Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Pedoman Pinjaman Pakai Kawasan Hutan jo P.64/Menhut/II/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 Tentang Perubahan P.14/Menhut/II/2006 dan Kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah tertuang dalam Suratnya No. 522.11/1089/Ek Tanggal 3 Juli 2007 yang menyatakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non Kehutanan sementara ditangguhkan.

BPKRI Perwakilan Kalteng dalam laporannya mengatakan bahwa Bupati Barut menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan selanjudnya akan melakukan tindakan penghentian kegiatan sementara sampai dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan Menteri Kehutanan. Tapi faktanya perusahaan tambang hingga kini masih leluasa menjarah hutan produksi maupun hutan lindung, apalagi KPPL sudah banyak yang berubah menjadi danau besar yang airnya berwarna kehijau-hijauan.(*)

PT. PADA IDI DESA LUWE

Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: