Beranda > DAS Barito > BLH Terkesan Tutup Mata

BLH Terkesan Tutup Mata

MUARA TEWEH – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Barut terkesan tutup mata terhadap ulah perusahaan tambang yang membiarkan lobang bekas galiannya tanpa dilakukan reklamasi. Tudingan itu dilontarkan Ketua LSM Telabang, Tauhidin Noor, Kamis (26/2).

“Kami selaku lembaga pencinta lingkungan sangat prihatin. BLH terkesan tutup mata atau malah tak berdaya. Buktinya modus ini sudah berlangsung lama namun tak satupun diberikan sanksi apalagi sampai dikenai denda,” kata Tauhidin.

Tuhidin menduga, BLH mendapat tekanan dari orang kuat yang membekengi perusahaan pertambangan sehingga membiarkan lobang bekas galian tak dilakukan reklamasi. “Masalah lingkungan tanggungjawab BLH mengawasinya. Kenapa malah dibiarkan hutan rusak,” ucapnya.

Tudingan LSM Telabang dibantah Kepala BLH Barut Suriawan Prihandi. Menurutnya masalah reklamasi sudah diatasi dengan memberikan surat teguran. “Perusahaan yang meninggalkan lobang dibekas galian sudah kita minta melakukan reklamasi,” ucap Suriawan.

Namun diakuinya, belakangan pihaknya menemui kendala penegasan soal reklamasi. Karena perusahaan tambang beralasan belum memiliki dana cukup melakukan reklamasi. Selain itu, ada juga yang beralibi jika dibekas galian itu masih potensial untuk ditambang.

“Kalau sudah masalah biaya kita jelas angkat tangan. Kita tak bisa memaksa perusahaan yang tak memiliki dana untuk reklamasi. Tapi kita sudah sarankan agar mereka menggandeng pihak ketiga dengan sistem CSO khusus menanganai reklamasi,” kata Suriawan.

Suriawan meyakini jika masalah dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan pertambangan selalu dimonitoring pihaknya. Tiap satu semester (enam bulan) rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) perusahaan rutin diminta.

Misal laporan tak sesuai dengan kenyataan dilapangan, Suriawan juga mengakui jika selama ini pengawasan mereka masih lemah. Namun hal itu dikarenakan dana minim. Pihaknya sudah mengajukan alokasi dana namun tak semuanya diakomodir.

“Sebulan minimal dua kali kita kelapangan. Jika yang kita pantau lebih dari 40 perusahaan, kita jelas membutuhkan dana puluhan juta. Apalagi letak perusahaan jauh jelas dana diperluakan banyak,” jelasnya.

Sedikit berbeda dengan pernyataan atasannya, Edy Nugroho, Kabid Tata Lingkungan Hidup dan Amdal BLH Barut justru mengakui sebab tak maksimalnya penanganan reklamasi dikarenakan lembaga yang bertanggungjawab masih belum jelas.

“Dalam Amdal bertanggungjawab terhadap reklamasi ada tiga lembaga, Dinas Pertambagan, Dinas Kehutanan dan BLH. Namun hingga kini belum jelas instansi mana yang bertanggungjawab menangani reklamasi,” ucapnya.

Penegasan Edy dibenarkan Suriawan. Dalam UU 23/1997 tentang lingkungan, sebut Suriawan, tidak disebutkan secara spesipik lembaga yang berkompenten menangani reklamasi. “Meski begitu jika di antara tiga lembaga saling koordinasi, soal reklamasi hal yang mudah,” tegasnya.

Suriawan memberikan gambaran. Misal, masalah ada tidaknya singkapan Dinas Pertambangan harus betul-betul mengecek. Soal penanaman kembali Dinas Kehutanan melaksanakan. Sedangkan penimbunan BLH bertanggungjawab.

Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: